Lemlit UPR gelar seminar pemekaran wilayah

Seminar sehari yang berlangsung di Aula Fakultas Pertanian Unpar tersebut mengangkat tajuk “Dinamika Pemekaran Wilayah di Kalimantan Tengah: Pemekaran Wilayah untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Ada dua narasumber yang dihadirkan dalam seminar tersebut, yakni anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah Mawardi dan Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Siun Jarias.
Senator asal Kalimantan Tengah Mawardi mengupas soal sinergi antara kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota dalam perspektif pemekaran wilayah, sedangkan Sekda Siun Jarias membahas implementasi pemekaran wilayah untuk kesejahteraan masyarakat.
Ketua panitia Prof Yetrie Ludang mengungkapkan, diadakannya seminar tersebut untuk mengidentifikasi segala hal yang menjadi nilai positif dan negatif pemekaran wilayah. “Ini kajian akademis terkait pemekaran wilayah. Seminar ini diharapkan melahirkan rekomendasi yang solutif kepada pemerintah terkait pemekaran wilayah,” tukas Yetrie.
Sementara itu, Pembantu Rektor II Unpar Lewi Rahu mengapresiasi seminar tersebut, lantaran dinilai sebagai sumbangsih akademisi kepada pemerintah terkait pemekaran wilayah. Ia mahal berharap, rekomendasi seminar tersebut dijadikan referensi oleh pemerintah daerah sebelum memutuskan perlu atau tidaknya pemekaran wilayah.
>Sekda Kalteng Siun Jarias mengungkapkan, beberapa hasil evaluasi terhadap pemekaran daerah menunjukkan bahwa kebanyakan daerah-daerah pemekaran secara umum memang tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk atau daerah kontrol. Namun setelah lima tahun dimekarkan, ternyata kondisi daerah otonom baru (DOB) juga secara umum masih tetap berada di bawah kondisi daerah induk dan daerah kontrol.
Pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru (DOB) lebih fluktuatif dibandingkan dengan daerah induk yang relatif stabil dan terus meningkat. Memang pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran (gabungan DOB dan daerah induk) menjadi lebih tinggi dari daerah-daerah kabupaten lainnya, namun masih lebih rendah dari daerah kontrol.
“Hal ini berarti, walaupun daerah pemekaran telah melakukan upaya memperbaiki perekonomian, di masa transisi membutuhkan proses, belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan,” katanya. Di sisi lain, senator Mawardi mengemukakan, optimalisasi sumber-sumber PAD (pendapatan asli daerah) di DOB relatif lebih rendah dibandingkan daerah induk. Sementara itu, jika dibandingkan dengan daerah kontrol maupun rata-rata daerah, optimalisasi PAD di daerah pemekaran relatif lebih rendah walaupun perbedaannya cukup rendah.
<p>“Dapat dikatakan bahwa sumber-sumber ekonomi yang juga menjadi sumber-sumber PAD di daerah kontrol atau kabupaten lainnya pada umumnya sudah dalam kondisi mantap. (Palangkapost)

Permanent link to this article: https://www.upr.ac.id/lemlit-upr-gelar-seminar-pemekaran-wilayah/